Mengendap di Bank Rp201,31 Triliun, Dana Pemda Siap-siap Keluar

FAKTA.COM, Jakarta - Dana milik pemerintah daerah (pemda) masih banyak mengendap di perbankan. Hingga Agustus 2023, jumlahnya mencapai Rp201,31 triliun.

Dalam media gathering Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu yang diselenggarakan pada awal pekan ini diketahui bahwa angka tersebut turun Rp3,02 triliun atau setara 1,48% dari Juli 2023. Serta lebih rendah 1,04% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2022.

“Dana pemda di perbankan per Agustus 2023 lebih rendah dari bulan sebelumnya,” demikan siaran Kemenkeu yang dikutip redaksi Fakta.com hari ini, Selasa (17/10/2023).

Disebutkan bahwa meskipun melandai, pemerintah akan terus mendorong akselerasi belanja daerah untuk meminimalisir dana idle (mengendap) melalui tiga cara.

Pemda 'Kebanjiran' Insentif

Pertama, insentif fiskal tahun berjalan yang mempertimbangkan kinerja realisasi belanja daerah. Kedua, Joint Monev Kemenkeu bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Serta yang ketiga adalah mendorong manajemen kas daerah yang adaptif,” sebut Kementerian Keuangan.

Adapun, simpanan pemda yang mencapai ratusan triliun tersebut paling banyak disimpan di bank dalam bentuk giro dengan persentase 66%. Disusul kemudian deposito sebesar 31% dan tabungan dengan porsi 3%.

“Giro yang memiliki likuiditas tinggi mendominasi. Hal ini menunjukan dana pemda di bank sebagian besar disiapkan untuk pembayaran belanja daerah maupun kegiatan operasional,” tegas Kemenkeu.

Perluas Digitalisasi Keuangan, Pemda Wajib Sediakan Kanal Nontunai

Untuk diketahui, alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp814,7 triliun. Angka tersebut berporsi sekitar 26% dari seluruh belanja negara yang sebesar Rp3.061,2 triliun.

Sementara realisasi penyaluran TKD hingga Agustus 2023 tercatat sebesar Rp503,9 triliun. Serapan ini lebih tinggi 5,2% yoy dari Agustus 2022 yang sebesar Rp478,9 triliun.