Ada Rekrutmen 40.021 CPNS dalam Pemindahan ASN ke IKN, Ada yang Minat?

FAKTA.COM, Jakarta - Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara, sudah semakin matang. Pemerintah bahkan telah menyiapkan tiga skema.

Salah satunya, pemindahan ASN Kementerian/Lembaga secara bertahap. "Ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depannya yaitu periode 2023 sampai 2034 dan seterusnya," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas dikutip Setkab.go.id, Senin (1/7/2024).

Kemudian, di skema kedua ada formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Anas mengungkapkan, rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada Juli-Agustus tahun ini.

Dalam skema itu, terdapat 40.021 formasi CPNS di Pemerintah Pusat yang akan ditempatkan di IKN. "Jumlah itu merupakan bagian dari 130.341 formasi di pemerintah pusat, dan 600 formasi di Otorita IKN," kata Anas menambahkan.

IKN Sudah Makan APBN Rp5,5 Triliun, Buat Apa Saja Ya?

Selain itu, Anas juga menyampaikan, dari 40.021 formasi CPNS penempatan di IKN, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk putra-putri terbaik Kalimantan.

"Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik, yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN," tuturnya.

Adapun skema ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Untuk skema ketiga ini, Anas memberi catatan.

"Harus berkualifikasi tinggi, talenta digital multitasking yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik," ujar Anas.

Sudah Clean and Clear, Tanah Bandara IKN Resmi jadi Aset Negara

Anas mengatakan bahwa mengenai pemindahan Kementerian/Lembaga menggunakan instrumen penapisan atau penyaringan yang dilakukan dengan sistematis.

Mulai dari pendefinisian peran strategis Kementerian/Lembaga, terkait dengan daya saing dan kemandirian ekonomi. Kemudian, identifikasi K/L sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, dan sebagai strategic enabler dan atau sistem pertahanan keamanan.

"Serta, bentuk resiko," kata Anas mennambahkan.

Anas pun menegaskan kembali pernyataan Presiden Jokowi, bahwa pemindahan Ibu Kota bukan hanya mengubah infrastruktur fisik, tetapi juga mengakibatkan transformasi dalam pola pikir, budaya kerja, dan pemanfaatan sumber daya manusia.