Potensi Besar Ekspor Durian, Luhut Bilang Syaratnya Harus Tertib

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengangkat durian sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia.

Pernyataan itu Luhut sampaikan dalam merespons kehadiran SIMBARA. Menurut Luhut, dengan sistem yang baik, potensinya tidak terbatas komoditas mineral saja, bahkan sampai kepada pertanian, seperti durian.

“Ekspor durian kita, saya baru kirim tim ke sana (Parigi), sekarang dicatat mereka US$1 miliar dan angka itu bisa lebih banyak, jadi bukan hanya mineral saja, kalau kita semua tertibkan itu akan menaikkan harga daripada pendapatan petani-petani kita,” kata Luhut, Senin (22/7/2024).

Seperti diketahui, peluncuran SIMBARA ini merupakan kolaborasi dan sinergi dari beberapa kementerian untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dari hulu ke hilir. Tujuannya untuk membangun sistem yang lebih baik dan tertib.

Kata Menko Luhut, Saatnya Indonesia Ekspor Durian ke China

Luhut bilang, nantinya tidak berhenti di SIMBARA, integrasi sistem seperti ini puncaknya adalah government technology yang sedang dalam proses pengerjaan.

“Kalau itu terjadi, saya yakin Indonesia akan jadi lebih hebat lagi ke depan, penerimaan negara akan lebih banyak, dan orang akan lebih tertib,” kata Luhut menambahkan.

Sebelumnya, Luhut menilai, saat ini waktunya Indonesia mengekspor durian ke Tiongkok. Apalagi, kata dia, selama ini Tiongkok itu mengimpor hampir US$7-8 miliar per tahun untuk durian.

"Jadi kalau satu daerah itu bisa ekspor US$100-200 juta dengan penduduk yang jumlahnya kecil itu kan sama dengan Rp3-4 triliun, itu akan membuat kesejahteraan di daerah. Kami hitung di Parigi itu bisa 3-4 ribu petani yang ada di sana," ujar dia.

Oleh-oleh dari Abu Dhabi, Luhut Bawa Resep untuk Family Office

Sebagai tambahan informasi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan setelah peluncuran SIMBARA pertama kali pada tahun 2022, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba mencapai Rp183,5 triliun dan itu terjadi saat harga komoditas meningkat. 

Kemudian di tahun 2023, saat harga komoditas turun, meski ada kontraksi pada realisasi PNBP minerba, angkanya masih 18% lebih tinggi dari target, yaitu sebesar Rp172,9 triliun.