Sengketa Pilpres: Dugaan Permainan Anggaran Hingga Kebablasannya Bantuan El Nino

FAKTA.COM, Jakarta - Ahli yang dihadirkan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Vid Adrison menyatakan terdapat hubungan antara pembagian bantuan sosial (bansos) bagi rakyat miskin dengan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu. Menurutnya, ada bukti statistik yang kuat dan konsisten hubungan positif kemiskinan dengan persentase perolehan suara (presiden) petahana atau yang didukung petahana.

“Saya sudah melakukan exercise yang bisa diverifikasi,” kata Vid dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4/2024).

Vid lantas menerangkan soal teori political budget cycles atau pola anggaran yang mengikuti siklus politik. Dalam pengamatannya, terjadi peningkatan pengeluaran keuangan dalam tahun-tahun politik pada era Presiden Joko Widodo, salah satunya melalui pengeluaran bansos.

Melalui data yang dihimpunya, Vid menguak adanya tren penurunan kemiskinan jelang momen pemilihan umum. Penurunan itu berkelindan dengan total belanja perlindungan sosial alias bansos yang selalu meingkat.

“Angka perlindungan sosial naik dari 10,04 persen pada 2022 menjadi 14,57 persen pada 2023,” ujarnya,

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka tidak terima dengan hasil pilpres karena menduga ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Tim hukum Anies dan Ganjar menilai ada intervensi penguasa, terutama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai ada penyalahgunaan wewenang dengan pembagian bansos yang dilakukan Jokowi menjelang pemungutan suara.

Lebih lanjut Vid menerangkan ihwal hubungan antara kemiskinan, kemenangan paslon dan pembagian bansos, terutama di wilayah atau daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

“Dengan tingkat kemiskinan 10 persen, pemberian bansos akan meningkatkan margin kemenangan kandidat petahana atau didukung petahana sebesar 6,26 sampai 9,0 persen,” ujar Vid saat memaparkan hasil penelitiannya di muka persidangan.

Pork Barrel

Sementara itu, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri menerangkan di muka sidang soal penerapan gentong babi atau pork barrel politics. Dia menjelaskan pork barrel adalah penggelontoran uang untuk kepentingan politik.

Dalam sengketa pilpres kali ini, kata Faisal, contohnya bisa berupa amatan soal bansos yang penuh kejanggalan. Contohnya, saat Menteri Airlangga memperpanjang bansos yang beralasan dampak el-nino -anomali perubahan suhu permukaan laut yang berdampak besar pada pola panen bahan pokok.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, kata Faisal memprediksi el-nino pada Juni 2023. Namun, bansos diberikan pada November 2022 alias setahun sebelumnya. Kemudian terus ditambah pada Januari 2024 atau satu bulan sebelum pemungutan suara, saat di mana dampak el nino sudah mereda.

"Permintaan penambahan bantuan el-nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini menimbulkan pertanyaan, terlebih terkait waktu pembagiannya,” katanya. “Sungguh sangat vulgar Pork barrel politic diterapkan.”