Satu Bulan Bentuk Organisasi untuk Integrasi Transportasi Publik

FAKTA.COM, Jakarta - Pemerintah berencana mengintegrasikan moda transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek). Untuk merealisasikan rencana ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Arahan Jokowi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Jakarta, Rabu (27/9/2023).

5 Arahan Jokowi untuk Integrasikan Moda Transportasi Publik

"Jadi bagaimana angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi," kata Luhut dikutip Setkab.go.id.

Bahkan, Luhut menyebut, Jokowi memberi tenggat waktu penyelesaian organisasi tersebut dalam satu bulan.

Luhut menambahkan, pemerintah akan mengatur pembelian tiket terusan atau bulanan dalam pembayaran integrasi moda transportasi publik ini. Dia menyontohkan transportasi dari Bogor kemudian naik LRT, atau dari Bandung naik speed train ke Jakarta kemudian ke LRT dan Transjakarta.

Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Tahap 2 Dibuka Hari Ini

Tak hanya itu saja, lanjut Luhut, Jokowi meminta adanya skema subsidi untuk berbagai moda transportasi tersebut. "Sehingga masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi publik," ujarnya.