Kebijakan Populis Prorakyat dan Riuh Pemilu 2024

FAKTA.COM, Jakarta - Pemerintah pada awal pekan ini secara resmi telah mengumumkan peluncuran tiga paket bantuan terbaru. Langkah itu diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, inisiatif terbaru ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Ini juga merupakan respon kebijakan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi China, dan dampak El Nino. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk melindungi daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta.

Secara terperinci, Menkeu menjelaskan sokongan yang pertama adalah bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200.000 per bulan yang akan diberikan pada November dan Desember 2023. BLT tersebut akan menyasar 18,8 juta penerima dengan alokasi anggaran Rp7,52 triliun.

Kemudian yang kedua adalah bantuan sosial (bansos) beras pada Desember 2023 dengan anggaran Rp2,67 triliun yang akan menjangkau 21,3 juta penerima manfaat. 

“Ini merupakan penebalan bansos beras yang sebelumnya sampai November 2023. Nanti masyarakat akan mendapatkan masing-masing 10 kg beras untuk setiap penerima,” tutur Menkeu.

Masyarakat Merapat! Yuk, Pantau Dua Bansos yang Siap Meluncur

Ketiga adalah dukungan di sektor properti yang dibagi dalam tiga poin. Poin pertama, yakni pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk hunian baru dengan harga dibawah Rp2 miliar untuk termin pembelian November 2023 hingga Juni 2024. Sementara Juli 2024 sampai dengan Desember 2024 diberikan insentif PPN sebesar 50%.

Poin kedua berupa Bantuan Biaya Administrasi (BBA) Rp4 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang melakukan transaksi properti periode November 2023-Desember 2024.

Poin ketiga adalah bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Rp20 juta per unit yang digunakan untuk merenovasi rumah masyarakat miskin periode November-Desember 2023. Adapun, total anggaran untuk seluruh program properti sebesar Rp3,2 triliun.

Penyaluran Bansos Beras Masih Ada hingga Desember 2023

Sehingga, keseluruhan alokasi anggaran dalam tiga program bantuan yang meluncur akhir tahun ini sebesar Rp13,39 triliun.

Sejatinya, kemampuan pemerintah dalam menyediakan berbagai bantuan tersebut tidak lepas dari kinerja APBN yang masih membukukan surplus. Kementerian Keuangan melansir sampai dengan September lalu posisi APBN ditutup dengan surplus Rp67,7 triliun atau setara 0,32% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Torehan moncer itu didapat berkat kinerja pendapatan negara yang lebih tinggi dengan Rp2.035,6 triliun berbanding sisi belanja negara yang sebesar Rp1.967,9 triliun.

Fakta.com mencatat, sebelum Menkeu Sri Mulyani mengumumkan secara resmi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu sempat memberikan keterangan soal kebijakan strategis ini.

“Dari perkembangan penerimaan dan perkembangan belanja, kami memproyeksi defisit anggaran bisa di bawah 2,3%. Disinilah kami melihat APBN mempunyai ruang untuk bermanuver agar APBN bisa menjadi shock absorber dari tekanan yang timbul. Pak Presiden sudah mengindikasikan beberapa kebijakan yang telah disiapkan. Nanti kami akan rumuskan itu,” kata Febrio beberapa waktu lalu.

Terpisah, Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri menyebut bahwa kondisi APBN saat ini memang memiliki ruang gerak yang relatif besar. Dia pun menyoroti soal kemungkinan penyesuain harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah gejolak harga minyak dunia.

Sri Mulyani Optimistis Defisit APBN Lebih Rendah dari 2,3 Persen

Kata Chatib, instrumen fiskal harus bisa meredam dinamika eksternal agar tidak langsung diteruskan ke tingkat bawah. Hal ini berguna untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Terlebih, Indonesia dalam waktu dekat akan menyelenggarakan agenda lima tahunan.

“Kecuali pemerintah mau menaikan harga BBM (bersubsidi). Which is less likely (yang kecil kemungkinan) ini beberapa bulan sebelum pemilu. Jadi yang harus dilakukan, (beban) itu akan di-absorb oleh APBN. Sementara sampai kemarin APBN kita masih surplus, jadi ruang itu (untuk menahan lonjakan harga minyak) masih ada,” jelasnya.

Terakhir, apakah pemberian berbagai bantuan ini merupakan sebuah kebetulan jelang tahun politik? Yang pasti, inisiatif pemerintah untuk melindungi masyarakat harus tetap menjadi prioritas nomor satu.