Dugaan Bocor, KPU Yakin Data DPT Aman dan Terlindungi

FAKTA.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk mengatasi adanya dugaan kebocoran data 204 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu disebabkan ulah hacker yang membobol laman resmi lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik menjelaskan, Divisi Data dan Informasi KPU dan Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU tengah melakukan digital foot print analysis terhadap sistem informasi KPU yang memuat data pemilih.

"Saat ini Divisi Data dan Informasi KPU RI bersama Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU RI sedang melakukan pengecekan sistem informasi KPU," tutur Idham kepada Fakta.com, Rabu (29/11/2023).

Lebih jauh dipaparkan, Gugus Tugas Keamanan Siber adalah gugus tugas yang dibentuk oleh KPU dan memiliki tugas memonitor dan melakukan proyeksk seluruh sistem informasi yang dikelola.

Dia pun menejaskan bahwa dalam polemik ini harus belajar dari kasus klaim peretasan Bjorka terhadap situs KPU beberapa waktu lalu. 

"Faktanya tidak terretas. Data yang dipublikasikan oleh Bjorka bukan file data Pemilih Serentak 2019 ataupun 2024," jelasnya.

Dia menegaskan, seluruh sistem informasi yang dikelola oleh KPU telah tersertifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi. Menurut dia, semua sistem informasi tersebut diproteksi dengan firewall yang dapat diandalkan.

204 Juta Data DPT Diduga Bocor Ditawarkan Milliaran Rupiah

"Saya meyakini semua sistem informasi KPU dalam kondisi terlindungi dan aman," tuturnya.

Idham pun mengimbau kepada masyarakat atau pihak yang tidak bertanggungjawab untuk main-main dengan upaya peretasan. Sebab, tindakan tersebur masuk ke dalam kategori pidana dan bakal berurusan dengan aparat penegak hukum

"Aksi peretasan sistem informasi atau website adalah salah satu tindak pidana. Jadi siapapun yang melakukan hal tersebut akan berurusan dengan penegak hukum," katanya.

Sebelumnya, seorang peretas anonim dengan nama "Jimbo" mengklaim telah berhasil membobol sistem keamanan situs KPU dan mendapatkan akses ke data pemilih di dalamnya.

Ini bukan pertama kalinya situs KPU diretas. Pada tahun 2022, seorang peretas bernama Bjorka juga pernah mengaku telah mencuri sebanyak 105 juta data pemilih dari situs resmi KPU.

"Akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website cekdptonline.kpu untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut," ujar Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Cissrec Pratama Persadha dalam siaran persnya, Selasa (28/11/2023).

Bareskrim Polri Turun Tangan atas Dugaan Kebocoran 204 Juta Data DPT KPU

Dalam unggahan di forum peretasan tersebut, Jimbo menyebutkan bahwa dari 252 juta data yang berhasil dia dapatkan terdapat data ganda. Setelah dilakukan pemilahan, jumlah data unik yang didapatkan Jimbo adalah sebanyak 204.807.203.

Angka ini hampir sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, yaitu sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilih yang terdata tersebut berasal dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan Indonesia di luar negeri.