Ada SIMBARA, Pemerintah Klaim Tekan Kerugian dan Tambah Pendapatan Negara

FAKTA.COM, Jakarta - Peluncuran sistem SIMBARA tahap ketiga membuktikan adanya pengembangan pendapatan dari pengawasan industri pertambangan. Bahkan sistem ini diklaim berhasil menekan kerugian dan berpotensi menambah pendapatan negara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya sistem SIMBARA, pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

"Pada tahun 2022, PNBP mencapai Rp183,5 triliun, dan meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp172,9 triliun, angka tersebut masih 18% di atas target APBN," ujar Sri Mulyani, Senin (22/7/2024).

5 Menteri Kumpul di Kemenkeu, Bahas Apa Ya?

Sri Mulyani menjelaskan bahwa integrasi 10 sistem menjadi satu sistem dalam SIMBARA memungkinkan adanya single data entry, yang memberikan dampak besar dalam pencegahan illegal mining. 

"Dengan adanya enforcement melalui SIMBARA, kita berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp3,47 triliun melalui berbagai penambahan integral," katanya.

Selain itu, penerimaan negara tambahan dari profil data dan risiko berhasil mencegah kebocoran sebesar Rp2,53 triliun. 

"Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan blocking terhadap perusahaan yang memiliki piutang atau belum membayar kewajiban PNBP. Dengan demikian, mereka harus melunasi piutang sebelum dapat melanjutkan eksplorasi batu bara, yang nilainya mencapai Rp1,1 triliun," kata Sri Mulyani menambahkan.

3 Pos Penerimaan Negara Kompak Turun: Pajak, Bea Cukai, PNBP

"Transformasi ini penting untuk memastikan bahwa pendapatan negara dari sektor pertambangan dapat dioptimalkan, sekaligus mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan negara," ujarnya lagi.

Peluncuran SIMBARA juga melibatkan sinergi antar kementerian, termasuk Kemenko kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. 

Dengan dukungan penuh dari berbagai kementerian, SIMBARA diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan negara, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, dan memastikan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.