Terjadi Kudeta di Niger, Kondisi WNI Dijamin Aman

FAKTA.COM, Jakarta - Suhu politik di Niger sedang memanas dalam satu pekan terakhir. Bahkan, kalangan militer dari negara benua Afrika tersebut yang menamakan diri Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara (CNSP) telah mengumumkan kudeta melalui televisi setempar sekaligus menahan Presiden Mohamed Bazoum.

Menanggapi panasnya suhu politik di negara tersebut, Kementerian Luar Negeri RI pun segera mengambil langkah antisipasi. Yakni, untuk memastikan kondisi para warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Niger.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan, pihaknya telah menghubungi KBRI Abuja di Nigeria yang wilayah akreditasinya meliputi kawasan Niger. “Ada tiga WNI yang bekerja di daerah Taaoua, mereka sudah dihubungi KBRI dan dipastikan kondisinya aman,” ujarnya dalam keterangan pers, dikutip Rabu (2/8/2023).

Masih Darurat Nasional, Myanmar Resmi Tunda Pemilu

Sejatinya, terdapat empat WNI yang selama ini beraktivitas di Niger. Namun, berdasarkan catatan KBRI, satu orang WNI bekerja di Ibu Kota Niamey, kebetulan sedang mengambil cuti dan telah pulang ke Indonesia.

Menurut Yudha, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi politik Niger di tengah kudeta pihak militer akan pemerintah terpilih di negara itu. “KBRI Abuja bersama konsul kehormatan kita di Niger akan terus memantau situasi di sana,” tutur Judha.

Sebagai informasi, Presiden Mohamed Bazoum terpilih pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960. Namun, pihak militer melakukan kudeta dengan alasan situasi keamanan akibat pememerintahan yang buruk.

Negara Muslim Boikot Produk Swedia

Junta militer juga menuduh Prancis merencanakan serangan untuk membebaskan Presiden Bazoum yang ditahan dan mengembalikan pemerintah yang digulingkan. Tapi, Prancis membantah tuduhan tersebut.

Pemerintah Perancis berdalih hanya berupaya melindungi warga negara dan kepentingannya di Niger. Sementara, pihak Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan negara-negara lain termasuk Prancis telah mengutuk tindakan junta yang menggulingkan pemerintah terpilih Niger.