Warga Libya Tuntut Pemerintah Soal Pengelolaan Bendungan Derna

FAKTA.COM, Jakarta - Masyarakat Libya menggelar unjuk rasa untuk menuntut pemerintah setempat bertanggung jawab atas musibah banjir yang telah menewaskan ribuan orang. Pasalnya, pemerintah dianggap lalai dalam pengelolaan yang berakibat jebolnya bendungan dan banjir besar.

Kantor Berita Libya mengabarkan, para pengunjuk rasa berkumpul dan menyuarakan tuntutannya di depan Masjid Al-Sahaba, Kota Derna, pada Senin (18/9/2023). Sedikitnya, ada tiga hal yang yang disuarakan demonstran.

Masing-masingnya yakni, pembubaran dewan pengelola kotamadya Derna, pembukaan penyelidikan atas kelalaian pemeliharaan bendungan, serta membawa pihak-pihak yang terlibat ke pengadilan. Para demonstran juga membawa slogan-slogan yang menekankan kembali persatuan Libya.

2.300 Meninggal dan 5.000 Orang Hilang Akibat Badai di Libya

Selain itu, warga juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung termasuk negara-negara sahabat dalam operasi penyelamatan, pemulihan para korban, dan memberikan bantuan.

Dorongan dari PBB

Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Farhan Haq mengatakan, pihaknya siap untuk mendorong penyelidikan penyebab runtuhnya Bendungan Derna dan kerugian besar yang ditimbulkannya. "Kami mungkin akan melakukan penyelidikan di masa depan. Tapi, PBB tidak akan melakukan penyelidikan kecuali Dewan Keamanan memintanya," kata dia.

Pasalnya, pembukaan penyelidikan oleh PBB terhadap kasus ini berpotensi menghadirkan konflik dengan berbagai pihak di Libya. Farhan menjelaskan, "Kami berusaha memastikan bahwa pihak berwenang di lapangan adalah pihak yang akan melakukan penyelidikan, dan ini sangat penting."

Spanyol, Qatar, Inggris, dan UEA Terjunkan Bantuan untuk Korban Gempa Maroko

Sejak sepekan terakhir, PBB juga tengah menyerukan penghimpunan bantuan senilai US$71 juta untuk Libya. Farhan berharap, urunan tersebut bisa direalisasikan sebagai bentuk dukungan moril untuk pemulihan Libya.

Laporan ke Kejaksaan

Pada Senin (18/9/2023), Kantor Biro Pemeriksa Keuangan Libya juga telah menyerahkan laporan Jaksa Penuntut Umum setempat terkait terkait Bendungan Derna. Sedikitnya, terdapat 200 dokumen laporan yang telah diserahkan.

Tolak UU Antideforestasi, 17 Negara Kirimkan Surat Protes ke Uni Eropa

Kantor Berita Libya menyebutkan, laporan tersebut merujuk pada tiga rekomendasi. Pertama, permintaan pertanggungjawaban pejabat yang lalai dalam melaksanakan proyek pemeliharaan bendungan.

Kedua, menuntut perusahaan karena tidak melaksanakan ketentuan kontrak dan pemeliharaan bendungan. Terakhir, menugaskan kantor internasional untuk menyelidiki hubungan antara pekerjaan pemeliharaan dan runtuhnya bendungan.