Atasi Dampak Geopolitik, BI Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah

FAKTA.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) tidak memungkiri ketegangan geopolitik yang terus tereskalasi, utamanya di Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat mitigasi risiko.

“Saya memperkuat koordinasi dengan Menteri Keuangan (selaku representasi pemerintah) untuk sama-sama menjaga stabilitas kita dan ketahanan eksternal,” ujarnya di Jakarta saat menjawab pertanyaan wartawan dikutip Minggu (22/10/2023).

Dalam Gempuran Israel, Bagaimana Gambaran Ekonomi Palestina?

Menurut Perry, bank sentral dan pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk terus mendorong serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Koordinasi fiskal-moneter terus diperkuat. Bank Indonesia sendiri punya ‘jamu’ untuk perekonomian, yakni kebijakan moneternya tetap pro-stability, dan makroprudensial serta sistem pembayaran diarahkan untuk pro-growth. Ini yang kemudian kita sebut dengan bauran kebijakan,” tutur dia.

Dalam kesempatan tersebut Perry juga menyampaikan jika BI memilih untuk menaikan menaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis points (bps) dari sebelumnya 5,75% menjadi 6,00%.

Kepentingan Bisnis dan Geopolitik Memperumit Transisi Energi

Pun demikian dengan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility yang meningkat 25 bps menjadi 5,25% dan 6,75%.

“Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari ketidakpastian global,” tegas dia.

Perry menambahkan, sikap ini merupakan bagian dari upaya strategis yang tempuh juga dalam langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation)