Ekonomi Bisa Semakin Turun, Airlangga, Sri Mulyani dan PUPR Berembuk

FAKTA.COM, Jakarta - Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju berembuk menggelar konferensi pers usai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 melambat jadi 4,94%. 

Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko), Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati; serta Menteri PUPR yang diwakili oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Herry Trisaputra Zuna.

Menko Airlangga mengungkapkan bahwa dinamika yang berkembang mengarah pada tekanan eksternal yang lebih kuat, yakni perang di Ukraina dan juga Timur Tengah.

“Oleh karena itu kita melihat pertumbuhan ekonomi bisa semakin menurun, dengan juga kita tahu ada El Nino yang membuat gangguan pada pasokan pangan,” ujarnya di Jakarta pada Senin (6/11/2023).

Meski demikian, Airlangga melihat RI masih berpeluang untuk tetap tumbuh dengan mangacu pada Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur yang tetap ekspansif di level 51,5.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dari China, Amerika, Malaysia bahkan Singapura. Tentu ada negara yang lebih tinggi pertumbuhannya dari kita, yaitu Vietnam,” tutur dia.

Breaking News: Pertumbuhan Ekonomi Turun ke 4,94 Persen

Airlangga menambahkan, pemerintah tetap berkomitmen untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai modal dalam memacu perekonomian lebih kencang di masa mendatang.

“Pemerintah juga melakukan transformasi ekonomi, terutama ke arah nilai tambah, serta transisi ekonomi hijau,” katanya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan jika APBN siap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi agar tetap berada dalam target ekspektasi. Dia menyebut beberapa insentif yang siap meluncur bulan ini adalah penambahan bansos beras Desember bagi 21,3 juta penerima.

“Sebelumnya bantuan beras ini hanya tiga bulan, yaitu September, Oktober dan November. Sehingga dengan penebalan bansos beras akan menjadi empat bulan,” ucap  dia.

Lalu, pemerintah juga akan memberikan insentif sektor properti berupa PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk rumah komersil di bawah Rp2 miliar dalam masa pembelian November 2023 hingga Juni 2024. Lalu, PPN DPT 50% untuk pembelian Juli-Desember 2024.

“Insentif juga berlaku bagi rumah dengan harga maksimal  Rp5 miliar, dimana Rp2 miliar pertama yang dibebaskan melalui PPN DTP,” imbuhnya.

Optimistis Ekonomi Naik 5,1 Persen, Pemerintah Percepat Belanja Negara

Selain itu, pemerintah juga bakal semakin menggencarkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang baru terserap Rp177 triliun di September 2023 dari target keseluruhan tahun Rp297 triliun.

“KUR 2023 sebenarnya lebih rendah dari target KUR 2022 yang sebesar Rp360 triliun,” ujar Menkeu.

Adapun, Dirjen Herry menyampaikan pihaknya bakal memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta kepada Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) yang melakukan pembelian rumah sampai dengan harga Rp350 juta.

“Nanti tata caranya reimbursement, yaitu penyalur menalangi dulu biaya administrasi pembeli untuk selanjutnya ditagihkan kepada pemerintah,” tutur Herry.

Untuk diketahui, sejumlah program ini diyakini bisa menjadi pengerek pertumbuhan ekonomi kembali ke level 5%. Dalam hitung-hitungan Menkeu Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di akhir tahun hanya mencapai 4,99% jika inisiatif ini tidak dijalankan.

Sehingga, melalui adanya program-program ini diharapkan menambah sebesar 0,2%, sehingga akhir tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terjaga 5,04%. Untuk diketahui target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 berada di kisaran 4,5% hingga 5,3%.