Ihwal Dugaan Suap IUP, DPR Panggil Menteri Bahlil Segera

FAKTA.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi VII bakal melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada pertengahan Maret 2024.

Dalam agenda raker tersebut, parlemen bakal meminta penjelasan soal dugaan penyelewengan dari pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang kabarnya dilakukan Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Selain Bahlil, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga merupakan pihak yang dianggap terkait dalam dugaan permasalahan ini.

Komisi VII juga akan meminta penjelasan soal laporan adanya tumpang tindih kewenangan izin usaha pertambangan antara BKPM dengan Kementerian ESDM.

“Dalam rapat komisi juga sudah ditetapkan agenda dalam masa sidang ini untuk rapat kerja dengan Menteri ESDM [Arifin Tasrif] dan Menteri Investasi/Kepala BKPM [Bahlil Lahadalia] untuk meminta penjelasan dan pendalaman dalam kasus tersebut. Semuanya dapat dibahas di tengah bulan Maret ini,” ujar Mulyanto kepada Bloomberg, Jumat pekan lalu.

Nikel Sudah Mau Habis, Bahlil: Siapa yang Bilang?

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto membenarkan rencana pemanggilan Bahlil dilakukan terkait dugaan penyelewengan wewenang. Dalam kaitan itu, Bahlil bakal dipanggil dalam kapasitas sebagai Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Sugeng mengatakan, Bahlil diduga menyalahgunakan wewenang sebagai ketua satgas dalam mengevaluasi IUP serta hak guna usaha (HGU) lahan sawit beberapa perusahaan.

“Kami sudah dengar berbagai dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau mau menghidupkan kembali IUP serta HGU lahan sawit harus bayar sekian dan ada yang minta saham katanya. Ya kami akan segera panggil Pak Bahlil," ujar Sugeng.

Selain itu soal rapat, Mulyanto lantas memastikan adanya pembahasan pembentukan panitia kerja khusus atau pansus untuk mengusut segala macam pelanggaran Satgas Penataan Investasi juga terus dilakukan.

“Nampaknya dari berbagai fraksi di dalam Komisi VII DPR RI juga mendukung soal ini. Langkah ke arah sana terus dilakukan melalui lobi-lobi,” ujar Mulyanto.