Muhadjir Bantah Pembagian Bansos untuk Pilpres: Sudah Direncanakan Sejak Awal

FAKTA.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hadir pada sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Di persidangan, Muhadjir menegaskan program perlindungan sosial (perlinsos) tak berkaitan dengan Pilpres.

"Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu," ujar Muhadjir di Gedung I MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Di hadapan delapan hakim, Muhadjir menjelasan, program perlinsos, seperti pembagian bansos sudah dirancang pemerintah sejak lama. Tujuannya, kata dia, untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya.

Sengketa Pilpres: Empat Menteri Siap Berikan Kesaksian

"Namun perlu kami tegaskan, bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," ujarnya.

Muhadjir kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur.

Menurut dia, kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi pada Maret 2023, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen. Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Koalisi Sipil Desak MK Periksa Jokowi

Sementara menurut target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5 persen.

Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target nol persen berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024," ujar Muhadjir.

Empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di MK, Jakarta Pusat, untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (5/4/2024).

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.