Soal HAM, Prabowo Coba Mengaburkan Isu Pertanyaan Ganjar

FAKTA.COM, Jakarta - Pendiri Saeful Mujani Research Consulting (SMRC), Saeful Mujani menyebut bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tak menjawab secara gamblang saat dicecar soal isu HAM. Pertanyaan itu dilontarkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat Pilpres perdana, Selasa (12/12/2023).

Saeful mengatakan, Prabowo cenderung menghindar untuk jawab hal tersebut.

"Menurut saya Pak Prabowo tidak menjawab secara tegas, tidak menjawab pertanyaan sebenarnya, cenderung menghindar dengan mengaburkan isu yang ditanyakan oleh Ganjar Pranowo," kata Saeful dalam keterangan video, dikutip Jumat (15/12/2023).

Prabowo Pertanyakan Penghilangan Aktivis Kenapa Ditujukan Padanya

Alasan pertama dimulai dari jawaban Prabowo yang mengungkapkan bahwa isu HAM adalah isu lama yang selalu ditanyakan saat suaranya di pesta demokrasi Pilpres naik. Padahal, imbuh Saeful, Ganjar bertanya apakah akan dilakukan rekomendasi yang dibuat DPR ihwal pengadilan ad hoc.

Menurut dia, eks Danjen Kopassus itu malah langsung melempar pernyataan pada waktu saat ini jelang tahun 2024. Padahal rekomendasi dari DPR telah diterbitkan sejak 2009 lalu.

Sepatutnya, Prabowo bisa dengan tegas menyatakan bahwa dirinya siap untuk diadili.

"Itukan peristiwa 2009 ketika Presidennya pak SBY. Mungkin kalau Pak Prabowo cukup sabar dalam perdebatan itu bisa balik bertanya, kenapa rekomendasi itu tidak dijalankan?" ungkapnya.

"Saya bersedia diadili, itu jawaban yang harusnya diberikan Pak Prabowo. Dan sempat mengatakan calon wakil presiden Anda, itukan baru yang sekarang, jadi dia melompat dari 2009 ke menjelang 2024," imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan Saeful, alasan mengapa isu HAM selalu dikaitkan dengan Prabowo tiap lima tahun sekali lantaran yang bersangkutan selalu ikut Pilpres. Sebagaimana diketahui, pergantian pemimpin di Tanah Air berlangsung di waktu yang sama.

Dosa HAM Masa Lalu, Negara Bisa Apa?

Dia menjelaskan, ketika 2009 menjadi calon wakil presiden Megawati, isu tersebut sejatinya sudah ditanyakan. Namun, belum ramai karena media sosial belum masif penggunaannya seperti saat ini.

"Sudah muncul tahun 2009 ketika mau jadi cawapres Megawati waktu itu kritik terhadap ini (isu HAM). Mungkin tak terlalu ramai karena medsos belum kuat ya," katanya.

Begitupula dengan tahun 2014 dan tahun 2019 ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, Masing-masing dengan Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno.