Polemik Format Debat Cawapres, Pra-Gib: Ngikut Aja

FAKTA.COM, Jakarta - Polemik terkait tidak diadakannya debat khusus untuk kandidat calon wakil presiden (cawapres) masih terus berlanjut. Sebelumnya beredar kabar bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengubah format debat untuk kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Isu penghapusan debat khusus cawapres pertama kali muncul dari pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim mengungkapkan akan ada 5 debat yang terdiri dari 3 debat capres dan 2 debat cawapres. Namun, pada debat tersebut, semua kandidat akan hadir secara berpasangan, berbeda dengan debat Pilpres 2019 dimana capres tampil sendiri dalam forum debat.

Polemik format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 pun turut memicu protes dari beberapa pihak. Lantas seperti apa tanggapan dari pasangan calon Prabowo-Gibran?

Tanggapan Kubu Paslon Nomor Urut 2

Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, juga memberikan tanggapan terkait perubahan format debat kandidat capres dan cawapres yang dilakukan oleh KPU. Gibran mengatakan bahwa perubahan format debat yang dilakukan KPU tersebut tidak menguntungkan siapapun.

KPU Bantah Ubah Format Debat Cawapres

"Nggak, nggak menguntungkan, sama saja," kata Gibran usai blusukan di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, Minggu (3/12/2023).

Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU terkait pelaksanaan debat capres dan cawapres. Meskipun format debat diubah sehingga para cawapres berdebat tanpa didampingi pasangan capresnya, Gibran mengatakan hal tersebut tidak akan membuat banyak perbedaan.

"Ya kita kan ngikut aturan KPU juga, kan saya juga nggak tahu updatenya di sana seperti apa, kita ngikut aja kok ya," kata dia

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka tetap siap jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat khusus antar calon wakil presiden sebagaimana dilakukan pada pemilihan presiden sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewan Pembina TKN, Hatta Rajasa.

Menurut Hatta, Gibran sebenarnya tidak memiliki kekhawatiran atau rasa takut sama sekali untuk mengomunikasikan gagasan-gagasannya kepada publik melalui debat tersebut. Namun, Hatta menegaskan bahwa keputusan KPU yang telah menetapkan format debat capres dan cawapres digelar bersamaan tetap harus dihormati, meskipun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Oleh karenanya, TKN dan Gibran tetap akan mengikuti aturan main debat capres-cawapres sebagaimana format yang telah ditentukan KPU saat ini.

"Saya kira itu kewenangan KPU kan untuk menetapkan itu, jadi tidak ada masalah. Dan kalaupun KPU nanti menetapkan ada debat cawapres, Gibran juga sudah siap untuk melakukan itu," kata Hatta usai menghadiri Rakornas TKN di Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Hatta Rajasa mengaku secara pribadi lebih setuju dengan skema debat capres-cawapres terbaru yang ditetapkan KPU, yaitu tidak ada pemisahan debat antara kandidat presiden dan calon wakil presiden. Ia beralasan bahwa menurutnya kandidat presiden dan calon wakil presiden seharusnya memiliki visi misi yang sama dalam satu tiket.

Kominfo Minta KPU Klarifikasi tentang Dugaan Kebocoran Data

Terkait keputusan format debat ini, Hatta yakin pihak KPU pasti sudah melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan pengalaman penyelenggaraan debat pada pemilihan presiden sebelumnya. Dia juga secara tegas membantah bahwa skema baru debat KPU adalah hasil usulan dari pihak kampanye Prabowo-Gibran. Menurut Hatta, keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan KPU.

"Kalau gagasan yang akan disampaikan tentu gagasan bersama. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat Gibran menjadi gagap, tidak ada," ucap dia.

KPU telah menetapkan jadwal dan tema debat capres-cawapres yang akan digelar sebanyak 5 kali di Jakarta. Berikut adalah detail jadwal dan tema debat capres-cawapres di Pilpres 2024:

1. Debat pertama, Selasa, 12 Desember 2023, dengan tema hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.

2. Debat kedua, Jumat, 22 Desember 2023, dengan tema pertahanan, keamanan, geo politik, dan hubungan internasional.

3. Debat ketiga,  Minggu, 7 Januari 2024, dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur.

4. Debat keempat, Minggu, 21 Januari 2024, dengan tema energi, SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agrarian, dan masyarakat adat.

5. Debat kelima, Minggu, 4 Februari 2024, dengan tema peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan (Post Covid Society), serta ketenagakerjaan. (ILM)