Menkominfo Klaim Kebocoran Data KPU Cuma Tanggal Lahir

FAKTA COM, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi merespons santai ihwal kasus dugaan kebocoran data Data Pemilih Tetap alias DPT Komisi Pemilihan Umum (KPU). Polemik ini diminta untuk tak dilanjutkan lagi.

Budi menuturkan, data KPU yang diduga bocor adalah tanggal lahir dan sebagainya.

"Data itu sudah biasa (yang bocor) cuma tanggal lahir. Apa sih yang kamu khawatirkan?," ujar Budi Arie kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Sebelumnya Bareskrim Polri teoah menemukan indikasi terjadinya kebocoran DPT pada situs web resmi KPU. Hal itu ditemukan melalui patroli siber yang rutin dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Seorang peretas anonim dengan nama "Jimbo" mengklaim telah berhasil membobol sistem keamanan situs KPU dan mendapatkan akses ke data pemilih di dalamnya.

Rupiah 204 Juta Data DPT Diduga Bocor Ditawarkan Milliaran Rupiah

Ini bukan pertama kalinya situs KPU diretas. Pada tahun 2022, seorang peretas bernama Bjorka juga pernah mengaku telah mencuri sebanyak 105 juta data pemilih dari situs resmi KPU.

"Akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums.

Dalam unggahan di forum peretasan tersebut, Jimbo menyebutkan bahwa dari 252 juta data yang berhasil dia dapatkan terdapat data ganda. Setelah dilakukan pemilahan, jumlah data unik yang didapatkan Jimbo adalah sebanyak 204.807.203.

Angka ini hampir sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU, yaitu sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilih yang terdata tersebut berasal dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan 128 negara perwakilan Indonesia di luar negeri.

Data pemilih yang berhasil diakses Jimbo berisi sejumlah informasi pribadi yang cukup penting. Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor KTP (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT/RW, kode wilayah administrasi mulai dari kelurahan hingga kabupaten, serta kode Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.

"Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga US$74000 atau hampir setara Rp1,2 miliar.