Kejar Inflasi 2 Persen pada 2024, Jokowi Tambah Insentif untuk Daerah

FAKTA.COM, Jakarta - Kabar baik untuk para pemerintah daerah (Pemda). Insentif fiskal (Dana Insentif Daerah) untuk pengendalian inflasi 2024 akan dinaikkan.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati setelah menghadiri Rakornas Pengendalian Inflasi 2023, Kamis (31/9/2023). "Penaikan insentif fiskal diputuskan Presiden Jokowi. Tujuannya guna memacu daerah untuk terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan disrupsi rantai pasok," kata Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani memberikan catatan. Dia mengajak Pemda agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

"Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi," tambahnya.

Menjaga Inflasi Demi 'Hadiah' Rp1 Triliun

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa inflasi di Indonesia dikendalikan secara non-ortodoks atau non-konvensional dengan kerjasama erat antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan Bank Sentral (Bank Indonesia).

"Indonesia tidak hanya mengandalkan instrumen moneter (suku bunga, likuiditas, dan nilai tukar) dalam mengendalikan inflasi. Namun, sangat banyak menggunakan dan mengandalkan instrumen fiskal," ujar Menkeu.

Berbagai instrumen tersebut antara lain yaitu stabilisasi harga melalui subsidi dan intervensi pasar termasuk memastikan anggaran stok beras Bulog memadai. Selain itu, belanja infrastruktur untuk memperlancar dan memperbaiki distribusi barang, termasuk inpres jalan raya, juga menjadi langkah yang dilakukan pemerintah.

Intervensi Pasar dan Bantuan Pangan

Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 itu, Presiden Jokowi meminta pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan APBD untuk mengintervensi pasar. Hal tersebut dimaksudkan agar angka inflasi daerah dapat terkendali, bahkan menurun secara bertahap.

"Dengan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan-pelan akan turun, turun. Karena tadi target dari Pak Menko [Perekonomian] maupun Gubernur BI, tahun depan 2,5% plus minus 1%," ujar Presiden.

Kemudian untuk jangka panjang, Presiden meyakini penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi. Menurutnya, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama.

"Kalau setiap tahun problem di inflasi selalu cabai, selalu cabai rawit, selalu cabai merah, daging ayam, ya itu yang diselesaikan intinya. Kalau daging ayam, kalau bolak-balik setahun masa muncul masalah terus. Cari investor, bikin peternakan di provinsi atau daerah Bapak-Ibu semuanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyebut pemerintah juga memberikan bantuan pangan kepada 21 juta lebih keluarga atau kelompok paling rentan. Penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang berhasil mengendalikan inflasi dan stabilitas harga juga menjadi salah satu strategi.

"Terus bekerjasama erat dan kompak menjaga ekonomi Indonesia dan memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Inflasi Sentuh Level Terendah Sejak Maret 2022

Sebagai informasi, pada 2023, daerah yang mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan reward dengan anggaran insentif daerah untuk inflasi Rp1 triliun. Melalui insentif tersebut, Menkeu mengharapkan Pemda mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.