KPU Merespons Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye

FAKTA.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara perihal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan kepala negara dapat ikut berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pernyataan presiden tersebut hanya menyampaikan norma yang memang sudah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu.

"Di Undang-Undang Pemilu kan sudah diatur to, apa yang disampaikan Pak Presiden tersebut. Yang disampaikan Pak Presiden itu menyatakan norma yang ada di Undang-Undang Pemilu," kata Hasyim kepada wartawan di Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Hasyim menjelaskan kembali, bahwa secara undang-undang tidak masalah bagi presiden untuk menyampaikan pasal atau ketentuan yang ada di dalamnya. Namun, soal apakah hal tersebut berpotensi menimbulkan bias atau tidak, ia mengingatkan untuk memeriksa kembali pasal yang disampaikan Presiden Jokowi.

"Kalau untuk bias apa enggak, silakan cek pasal yang diundang-undang seperti apa. Sebenernya kan menyampaikan pasal di undang-undang kan enggak masalah, menyampaikan pasal atau ketentuan diundang-undang, menyampaikan saja to," jelasnya.

Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Jadi Ancaman Demokrasi Politik | 25/01/2024

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana implementasi di lapangan, apakah benar-benar memihak atau tidak, serta apakah menggunakan fasilitas negara atau tidak.

"Nah soal nanti bagaimana lapangan faktanya memihak atau enggak menggunakan fasilitas negara atau tidak Itu kan ada lembaga yang mengawasi kegiatan-kegiatan kampanye," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memastikan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye. Bahkan, dia menyebut boleh juga memihak salah satu paslon.

Hal itu diungkapkan Jokowi usai menyerahkan alutsista Super Hercules C-130 J kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye presiden boleh loh memihak," kata Jokowi. (ILM)