Mau Jadi Ketum Partai? Siapkan Modal Segini

FAKTA.COM, Jakarta - Bagi kalian yang berminat untuk menjadi pimpinan suatu partai, terlebih partai-partai besar yang masuk di DPR RI, ternyata lumayan mudah. Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla membeberakan mengenai modal yang harus disiapkan.

"Kalau sekarang anda ingin menjadi ketua umum Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-Rp600 miliar," ungkap Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/7/2023).

Ia mengungkap, modal sejumlah yang ia sebut tidak hanya berlaku di Golkar saja melainkan kurang lebih sama di partai-partai lain, khususnya bagi partai-partai yang telah ditinggalkan para pendirinya. Perilaku itu akan berbeda pada partai-partai yang ada masih dipimpin langsung para pendirinya.

"Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDI-P, NasDem," kata Kalla.

Jokowi Soal Munaslub Golkar: Bukan Urusan!

Namun, menurut Kalla ada paradoks di salah satu partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB saat ini merupakan buah dari konflik politik internal yang terjadi antara Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Kecuali PKB, Gus Dur masih ada di lawan oleh keponakan, menang keponakan. Itulah, pendiri masih ada dilawan. Inilah politik Indonesia mempunyai ragam yang beragam."

Kalla pun menyinggung soal gejolak partainya yang saat ini tengah dirundung isu soal pergantian Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto lewat musayawarah luar biasa (munaslub). Secara pribadi sebagai senior Golar ia mengaku tidak setuju dengan munaslub yang bergulir di internal partai yang bisa berdampak turunnya muruah partai beringin.

"Sangat tidak setuju karena akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar. Bersatu saja belum tentu menang apalagi tidak bersatu."

Bamsoet: Munaslub Golkar Bisa Kapan Saja

Seharusnya, terang JK, seluruh internal Partai Golkar bersatu agar bisa memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.

"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu," kata JK.

Menurut JK, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal capres Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan

merespons mayoritas pengurus DPD Partai Golkar tingkat 1 yang mengusulkan merapat ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto. JK menilai kandidat calon presiden untuk Pemilu 2024 sangat sempit.

"Golkar, ya, kalau yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo," ujar JK.