Salah satunya terkait prioritas untuk yang berdomisili di Kalimantan.

Hingga saat ini sudah tercapai 34 perusahaan.

Dari 10.104 pengaduan, paling banyak berasal dari pinjol ilegal.

Sebagian besar realisasi tersebut tumbuh dibandingkan semester I-2023.

Persoalan utama, tidak meratanya tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur.

Bansos tersebut akan disalurkan mulai 1 Agustus 2024.

Porsinya 55,38% atau setara 7,24 juta.

Pemerintah akan menetapkan dalam Nota Keuangan 16 Agustus 2024.

Pemerintah dianggap mengobral hak guna lahan kepada para pelaku usaha.

Mulai dari bias algoritma, deepfakes, hingga kemampuan membuat keputusan sendiri.